Kalangan santri Jatim yang tergabung dalam Forum Komunikasi Santri se-Jawa Timur (FKS-Jatim) mengusulkan, NU dan Muhammadiyah tampil sebagai peserta pemilu dengan membentuk partai politik (parpol) baru demi tegaknya Orde Reformasi yang betul-betul bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
“Dengan tampilnya NU dan Muhammadiyah sebagai parpol akan mengisi nilai-nilai luhur yang berasaskan Pancasila. Sebagai kekuatan ormas terbesar, tampilnya NU dan Muhammadiyah diharapkan pula mengontrol secara lebih efektif,” ungkap Kyai H.M.Syifa’ Malik Hamid,M.Pd.I (yang saat itu menjabat ketua Majelis Santri Pesantren Luhur tahun 1997), juru bicara sekaligus Sekretaris FKS-Jatim kepada Surya, Kamis (28/5) kemarin.
Kyai H.M.Syifa’ Malik Hamid,M.Pd.I menyampaikan pernyataannya itu, sesudah mengadakan diskusi dan dialog lanjutan dengan sekitar 250 perwakilan santri se Jatim di Ponpes Luhur Malang di Jl Raya Sumbersari, Kodya Malang. Ikut pula hadir dalam pertemuan itu, beberapa perwakilan mahasiswa dari berbagai PTN/PTS di Malang.
“Apapun nama yang akan ditampilkan NU dan Muhammadiyah sebagai lembaga politik sosial keagamaan, tidak jadi soal dan kami yakin bisa diterima masyarakat luas. Hanya saja, kami usulkan ada baiknya kembali ke sejarah. Yakni, NU dinamakan Nadlotul Wathon (NW) dan Muhammadiyah dinamakan Hisbul Wathon (HM),” lanjutnya.
Menurut Kyai H.M.Syifa’ Malik Hamid,M.Pd.I yang ketika itu mendampingi Abd Wahab Efkhan selaku Ketua FKS-Jatim, usulan pembentukan parpol baru bagi NU dan Muhammadiyah itu merupakan kesepakatan para wakil santri dari berbagai ponpes di Jatim dan sudah diteruskan ke PB NU dan PB Muhammadiyah di Jakarta dengan harapan ditindaklanjuti.
Keanggotaan FKS-Jatim itu sendiri mencapai ratusan ribu santri yang menyebar di 120 ponpes se Jatim. Menindaklanjuti pertemuan acara diskusi dan dialog itu, FKS-Jatim juga berencana mengumpulkan kalangan santri se-Jatim untuk diberi gemblengan batin dan pengarahan yang nantinya akan dilanjutkan dengan kongres santri se-Jatim.
“Kongres santri se-Jatim ini, sebetulnya sudah dua kali dilakukan. Pertama, pada tahun 1965 kemudian disusul tahun 1975. Di era reformasi ini, kami ingin menghidupkan kembali kehidupan berpolitik dikalangan santri seperti masa-masa sebelumnya,” ujarnya.
Sumber:
Koran Surya, Malang (tahun 1998)
Mantap..Lembaga Tinggi Pesantren Luhur